Sekjend Kemenkumham Didampingi Kakanwil Jateng Tinjau Pelaksanaan SKD CASN, Ini Pesanya

SEMARANG - Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah yang digelar di Universitas Negeri Semarang (UNNES) memasuki hari terakhir. Selama 17 hari berlangsung, proses seleksi selalu dipantau oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, Kamis (04/11/2021)

Dalam peninjauan jalanya seleksi tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin, Kepala Biro Kepegawaian, Sutrisno, dan Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah.

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Tinjau Kesiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Humbahas

Sekjen lebih dulu melihat tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para peserta. Mulai dari layanan informasi dan aduan, pemeriksaan dokumen kesehatan, pemberian pin seleksi, penitipan barang, ruang tunggu, hingga control room.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Serahkan 22.ribu Sertifikat Hak Atas Tanah di Humbang Hasundutan

Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal juga menyempatkan diri untuk berdialog dan memberikan support kepada peserta.

"Saya percaya kemampuan adek-adek semua, Percayalah pada kemampuan diri sendiri, ini sudah final. Tunjukkan kemampuan dengan optimal, saya tunggu pengabdiannya di Kemenkumham", Pesannya kepada para peserta yang sedang menunggu waktu seleksi.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

Kepada media, usai pemantauan, Andap mengungkapkan pandangannya terhadap proses seleksi.

Baca juga: Cegah Klaster Baru, Tak Ada Ijin Keramaian Nataru di Kota Tegal

"Pelaksanaannya (seleksi), bagaimana mengutamakan protokol kesehatan, kemudian yang kedua juga, (dari) registrasi sampai dengan pelaksanaannya di sini, ada pemisahan bagi pendaftar yang hamil, disabilitas termasuk juga yang lain", ungkapnya.

Terkait adanya potensi kecurangan, Sekjen menyampaikan, telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya dengan menginformasikan tentang kecurangan yang dilakukan oleh peserta yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Dukung Gerakan Produktivitas Nasional, Kemnaker RI Luncurkan Aplikasi SIPRONI

"Dari informasi ini kita kembangkan, saya juga memberikan informasi ini kepada jajaran Kanwil seluruh Indonesia. Bagaimana modus operandinya, bagaimana cara prakteknya, apa yang harus dikerjakan petugas untuk mengantisipasi dan semoga kedepannya kita dapat merekrut para generasi muda yang tidak curang generasi muda yang fair karena belajar", Jelasnya.

Tidak hanya internal, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida juga ikut memantau proses yang ada. Siti Farida menyatakan bahwa tidak ada aduan yang masuk ke pihaknya terkait pelaksanaan seleksi.

"Sampai sekarang tidak ada aduan, Ya kata kuncinya tidak ada aduan, Kenapa, karena memang kami mendorong para peserta seleksi ini langsung menyelesaikan masalahnya ditempat dan kemarin kami juga sudah melihat, bagaimana ada pojok-pojok aduan dan informasi yang diselenggarakan oleh panitia, sehingga sekaligus meminta meminimalisir masalah-masalah yang terjadi", Ujarnya.

Lanjutnya, Dia juga berharap proses seleksi berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku. Harapannya sampai dengan akhir nanti semuanya clear, Dan kalaupun nanti ada aduan tentu kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuan, Karena kami juga punya pengalaman yang sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM begitu ada aduan dan memang prosedurnya sesuai saat itu juga dilakukan korektif.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menjamin bahwa seleksi ini transparan dan bersih dari unsur KKN.

Baca juga: Kementarian Tenaga Kerja Luncurkan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK)

"Kami jamin bersih. Ya itu tadi jangan sampai peserta karena keinginannya yang luar biasa (jadi PNS), akhirnya mencari-cari tempat untuk bisa membayar (calo)", tegasnya.

Terkait protokol kesehatan, Kakanwil mengatakan penerapan prokesnya sangat ketat dan memberikan perlakuan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.

"Kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai dari depan mereka harus cuci tangan. Disiapkan hand sanitizer, jarak juga diatur. Masuk pun harus bawa surat keterangan antigen", Pungkasnya. 

(JiS: N.SoN/***)